Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Nonaktif Belum Ada Keputusan dari MA,Anggota DPRD Keluhkan Ini

Nganjuk,iNewsNganjuk.id – Kasasi Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat dalam perkara jual beli jabatan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung atau belum berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

Jumat Berkah Polsek Pace, Membantu dan Menginspirasi Gotong Royong

Sebelumnya, setelah di vonis 7 tahun penjara di Pengadilan Tipikor, Bupati Nganjuk nonaktif mengajukan banding ke MA.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth menerangkan sampai hari ini Jumat pagi (6/01/23) pihaknya belum menerima keputusan apapun terkait kasasi yang diajukan Bupati Nganjuk nonaktif.

Baca Juga

Kampanye Akbar 'Satukan Nganjuk', Ribuan Warga Beri Dukungan Penuh untuk Muhibbin-Aushaf

“Hingga kemarin sore kami belum menerima putusan kasasi dimaksud,”terang Nophy kepada iNewsNganjuk.id.

Baca Juga

Paslon Muhibbin-Aushaf Raih Nomor Urut 1 di Pilkada Nganjuk 2024, Simbol Harapan Nganjuk yang Maju

Sementara belum adanya kepusan dari MA terkait perkara korupsi Bupati Nganjuk nonaktif menjadi perbincangan di kalangan DPRD Kabupaten Nganjuk. Pasalnya hingga saat ini Kepala Daerah masih di jabat oleh  Pelaksana tugas (Plt) yang diamanatkan kepada Wakil Bupati Nganjuk Marhaein Djumadi.

“Tidak jelas waktunya sampai kapan Kepala Daerah di Plt-kan, kami masih menunggu putusan kasasi dari MA,”kata Yuangga Wakil Ketua Dprd Nganjuk.

Baca Juga

Kontroversi Tanah, Eksekusi Pengadilan Nganjuk terhadap Azizah Mamik Pramono

Ia menambahkan dengan belum adanya putusan inkracht agak sedikit mempengaruhi jalanya roda Pemerintahan, Pasalnya terkait kebijakan yang diambil masih harus mendapat persetujuan Kemendagri melalui Gubernur Jatim.

Oleh karena itu Dprd Kabupaten Nganjuk belum bisa berbuat banyak sesuai kewenangan yang dimiliki selain menunggu putusan perkara korupsi Bupati Nganjuk mempunyai kekuatan hukum tetap.

Editor : Agus suprianto