Ratusan Sopir Truk Nganjuk Gelar Unjuk Rasa, Tuntut Keadilan KIR dan Pembebasan Pajak

Nganjuk.iNews.id — Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Komunitas Truk Nganjuk Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk pada Senin pagi (21/4). Sekitar 200 unit truk turut dibawa dalam aksi tersebut, dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang.

Aksi dimulai dengan orasi secara bergantian di halaman gedung DPRD. Setelah itu, beberapa perwakilan sopir diundang masuk ke ruang rapat DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto, perwakilan dari Komisi I dan III DPRD, Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Nganjuk, serta Satpol PP.

Baca Juga

Ratusan Sopir Truk Geruduk DPRD Nganjuk, Tuntut Keadilan Penertiban ODOL dan Pembebasan Pajak

Dalam wawancara seusai rapat, Puguh Santoso selaku perwakilan dari Paguyuban Truk Nganjuk Raya menyampaikan dua tuntutan utama mereka. 

"Pertama, kami meminta agar pengukuran KIR kendaraan disamaratakan, khususnya untuk kendaraan dengan muatan 7 kubik. Banyak truk dari luar Nganjuk yang beroperasi secara over dimension over load (ODOL), dimensinya lebih besar dari truk-truk milik komunitas kami. Hal ini tidak adil dan merusak jalanan di Nganjuk," ujar pria yang biasa dipanggil Bujel tersebut.

Selain itu, para sopir juga mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghapus pajak kendaraan yang telah mati. Mereka berkomitmen akan membayar pajak secara tertib mulai tahun 2025 jika tuntutan tersebut dikabulkan.

Baca Juga

Bupati Nganjuk Larang Wisuda dan Study Tour yang Tak Relevan dengan Pembelajaran

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto menyatakan bahwa pihaknya menerima dan memahami keluhan dari para sopir.

"Teman-teman Paguyuban Truk merasa dirugikan dengan masuknya investor ke Nganjuk karena pengurukannya banyak menggunakan truk dari luar daerah. Ini membuat mereka tidak merasakan manfaat dari kehadiran investor," jelas Jianto.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya menyurati Gubernur Jawa Timur dan menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung.

Baca Juga

Kepala OPD dan Camat Se-Nganjuk Teken Komitmen Wujudkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati

"Kami akan menyurati Ibu Gubernur Khofifah dan juga akan datang langsung menyampaikan tuntutan ini. Karena ini bukan hanya suara dari komunitas truk, tapi juga dari masyarakat luas," tambahnya.

Terkait masalah ODOL, Jianto meminta aparat penegak hukum, khususnya dari Satlantas Polres Nganjuk, untuk bertindak tegas. Ia juga berharap agar pemerintah daerah memberi perhatian lebih kepada tambang-tambang di Nganjuk agar turut memberdayakan potensi komunitas truk lokal.

Meski demikian, tidak semua peserta aksi merasa optimis. Seorang pendemo yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa pesimisnya.

Baca Juga

Gotong Royong Warnai HUT Nganjuk, Wabup Turun Tangan di Sukomoro

“Saya rasa tuntutan kita tidak akan terpenuhi karena terbentur Undang-Undang,” ujarnya. Ia bahkan mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika aspirasi mereka tidak digubris.

Aksi berlangsung dengan damai dan dalam pengawalan aparat keamanan. Setelah selesai menyampaikan aspirasinya, ratusan pendemo membubarkan diri secara tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Editor : Agus suprianto