Begini Aturan PTSL Program Sertifikat Tanah untuk Masyarakat , Awas Penyimpangan

Nganjuk,iNewsNganjuk.id - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program penting yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tujuan utama dari PTSL adalah untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah di Indonesia, agar tanah-tanah yang belum terdaftar atau tidak bersertifikat dapat memiliki kepastian hukum dan diakui oleh negara. Program ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah sengketa tanah serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Baca Juga

RSUD Lama Kertosono Jadi Karaoke dan Kost Jam-Jaman Setelah Izin UMKM Ditolak Pemda

Tujuan PTSL

Tujuan utama dari PTSL adalah:

Baca Juga

Jumat Berkah Polsek Pace, Membantu dan Menginspirasi Gotong Royong

1. Memberikan Kepastian Hukum: Tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat memiliki status hukum yang jelas.

2. Mengurangi Sengketa Tanah: Dengan adanya sertifikat, potensi sengketa mengenai batas tanah dapat diminimalisir.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Pertanahan: Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan terkait pertanahan, seperti pinjaman atau jual beli tanah.

Baca Juga

Kampanye Akbar 'Satukan Nganjuk', Ribuan Warga Beri Dukungan Penuh untuk Muhibbin-Aushaf

4. Memberdayakan Ekonomi: Sertifikat tanah memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya, karena tanah yang bersertifikat dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau modal usaha.

Aturan dan Prosedur Pendaftaran PTSL

Baca Juga

Paslon Muhibbin-Aushaf Raih Nomor Urut 1 di Pilkada Nganjuk 2024, Simbol Harapan Nganjuk yang Maju

Berikut adalah beberapa aturan dan prosedur yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam mengikuti Program PTSL:

Baca Juga

Kontroversi Tanah, Eksekusi Pengadilan Nganjuk terhadap Azizah Mamik Pramono

1. Peserta PTSL

   - Masyarakat yang Berhak: PTSL ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Prioritas diberikan kepada tanah yang belum terdaftar dalam sistem pertanahan atau yang belum bersertifikat, seperti tanah wakaf, tanah adat, tanah pertanian, dan tanah lainnya yang tidak terdaftar.

   - Lokasi Program: PTSL dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas, dan wilayah yang menjadi prioritas adalah daerah-daerah yang memiliki banyak tanah yang belum terdaftar atau bersertifikat.

2. Proses Pendaftaran

   - Pendaftaran Tanah: Pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya ke kantor BPN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengikuti program PTSL. Masyarakat biasanya diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyediakan dokumen pendukung.

   - Pengukuran dan Verifikasi: Setelah pendaftaran, tanah yang akan didaftarkan akan dilakukan pengukuran dan verifikasi oleh petugas BPN untuk memastikan batas dan ukuran tanah yang sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

   - Penerbitan Sertifikat: Jika semua proses berjalan lancar dan tidak ada masalah, BPN akan menerbitkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan.

3. Biaya Pendaftaran

   - Gratis atau Biaya Rendah: Salah satu fitur utama dari PTSL adalah biaya yang sangat rendah atau bahkan gratis. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan dalam hal biaya administrasi untuk memperoleh sertifikat tanah.

   - Bantuan Pembiayaan: Pemerintah menyediakan dana subsidi untuk menanggung biaya administrasi, pengukuran, dan pendaftaran tanah. Namun, meskipun biaya pendaftaran rendah, pemilik tanah tetap harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua prosedur yang ada.

 4. Syarat Dokumen

   - Surat Tanah: Pemilik tanah harus menunjukkan bukti sah kepemilikan tanah yang berupa surat tanah, seperti girik, surat keterangan tanah, atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut milik mereka.

   - Identitas Pemilik: Pemilik tanah harus menunjukkan identitas yang sah, seperti KTP, sebagai bukti bahwa mereka adalah pemilik yang sah.

   - Dokumen Lainnya: Terkadang, dokumen tambahan seperti surat keterangan dari kepala desa atau camat juga diperlukan untuk mendukung pendaftaran.

5. Verifikasi Tanah

   - Penyelidikan Lapangan: BPN atau pihak yang berwenang akan melakukan verifikasi dengan cara melakukan survei atau pengukuran fisik terhadap tanah yang akan didaftarkan untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan kondisi tanah di lapangan.

   - Perbaikan Data: Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam data atau dokumen yang diserahkan, pemilik tanah diharuskan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang kurang.

6. Penerbitan Sertifikat

   - Setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan, BPN akan mengeluarkan sertifikat tanah yang sah, yang menjadi bukti kepemilikan yang diakui oleh negara.

   - Sertifikat Elektronik: Di beberapa daerah, sertifikat tanah kini juga tersedia dalam format elektronik yang lebih praktis dan aman.

7. Penyelesaian Sengketa Tanah

   - Jika terdapat sengketa atau klaim atas tanah yang didaftarkan, maka proses penyelesaiannya akan dilakukan melalui prosedur mediasi atau jalur hukum yang berlaku.

   - Pemerintah juga memberikan fasilitas untuk membantu penyelesaian sengketa tanah yang mungkin terjadi dalam program PTSL.

Keuntungan Program PTSL

1. Legalitas Kepemilikan: Program PTSL memberikan legalitas yang jelas terhadap kepemilikan tanah, mengurangi potensi sengketa di masa depan.

2. Akses ke Pembiayaan: Tanah yang sudah bersertifikat mempermudah pemilik tanah untuk mengakses kredit dari bank atau lembaga keuangan.

3. Kemudahan Administrasi: Proses yang lebih terstruktur dan transparan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan.

4. Peningkatan Nilai Tanah: Tanah yang sudah memiliki sertifikat biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, karena memiliki status hukum yang jelas.

Kesimpulan

Program PTSL merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah yang belum terdaftar, serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah yang sah. Masyarakat yang mengikuti program ini akan mendapatkan manfaat hukum yang jelas, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Editor : Agus suprianto