Nganjuk.iNewsNganjuk.id – Polemik di SMAN 1 Ngronggot terkait praktik pungutan dan pembatasan akses informasi belum mereda. Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya kewajiban membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan nominal berkisar Rp65.000 hingga Rp75.000 per bulan, tergantung jenjang kelas.
Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip pendidikan gratis di sekolah negeri. "Katanya sekolah negeri gratis, tapi siswa tetap diminta membayar setiap bulan," ungkap beberapa wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Ngronggot, Joko Nuryanto, membenarkan keberadaan pungutan tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah mendapat arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk agar kepala sekolah tidak menemui pihak luar, termasuk awak media.
"Ada (instruksi dari Ibu Kacabdin). Saya hanya meneruskan," ujarnya dalam rekaman yang beredar di kalangan wartawan.
Menanggapi hal ini, tim liputan media ini telah mencoba menghubungi Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Nganjuk, Evi Dwi Widadjanti, sejak Minggu (25/5) melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada respon maupun keterangan yang diberikan.
Sikap bungkam pejabat Cabang Dinas Pendidikan ini menambah sorotan publik terhadap kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak SMAN 1 Ngronggot maupun Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk mengenai kelanjutan kebijakan iuran serta pembatasan komunikasi dengan pihak luar.
Editor : Agus suprianto
Artikel Terkait
