NGANJUK, iNewsNganjuk.id - Forum peduli masyarakat Nganjuk menggelar demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk, mereka menuntut agar Bupati membatalkan rencana penurunan subsidi pupuk yang akan merugikan para petani, khususnya petani di Kecamatan Patianrowo serta menindak pelaku korupsi APBDes. Kegiatan dilaksanakan di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk, Senin (22/01/2024)
Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kenaikan harga pupuk yang membebani usaha pertanian. Saat ini bantuan dari pemerintah pusat untuk Desa cenderung tidak di realisasikan. Bahkan ada dugaan dikorupsi oleh sebagian pemerintah Desa. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan petani terhadap kebijakan pemerintah terkait subsidi pupuk.
Suyadi penanggung jawab aksi menyatakan pertama terkait rencana pengurangan pupuk bersubsidi yaitu sekitar 47% dan sudah diakui oleh kepala Dinas pertanian, numun pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa apa karena merupakan program dari pusat.
" Kami melakukan aksi ini karena sudah terjadi penyimpangan dana Desa atau APBDes, salah satunya Desa Ngepung. Sebelumnya pada bulan November akhir, apabila sampai bulan Desember tidak selesai maka termin ke tiga tidak cair," Ungkap Suyadi.
Suryadi menambahkan jika termin ke tiga ini sudah cair, namun sebenarnya belum selesai. Kenapa belum selesai sudah bisa cair bisa di tarik kesimpulan ada kerjasama antara pemerintah pusat sampai pemerintah Desa, bahwa pupuk ini di kurangi subsidinya untuk menutupi kekurangan yang lain.
" Sedangkan untuk APBDes belum selesai dinyatakan selesai agar cair. Kami akan terus menerus melakukan aksi, jika Pemerintah pusat dan Daerah tetap bersikeras kami akan jarah gudang pupuk," tutup Suryadi.
Yudy Ernanto asisten perekonomian dan pembangunan mengungkapkan jika para petani dari Desa Ngepung memberikan informasi yang menjadi masukan dari Pemerintah Kabupaten. Pupuk bersubsidi untuk alokasi, kuota dan sebagainya Pemerintah berhak untuk mengusulkan.
" Kami dari kementrian pertanian mengalokasikan untuk provinsi dari provinsi dialokasikan ke masing-masing Kabupaten. Tindak lanjut dari permasalahan ini yakni kita akan rinci sesuai dengan proporsi dari Provinsi," ungkap Yudy.
Yudy Ernanto menambahkan ada 4 Jenis pupuk yang ada, itu masih wacana dari pusat tidak mungkin pemerintah daerah kalau dari pusat 4 terus kita bagikan 2. harapannya memang kita akan penuhi semuanya.
" Upaya dari Pemerintah terkait pupuk yang alokasinya mau dikurangi subsidinya
memang alokasi dari pusat sudah berkurang sehingga pemerintah kabupaten itu setiap tahun dengan menyikapi ini sudah bersurat langsung ke Provinsi maupun ke pusat terkait dengan alokasi karena Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyadari kita adalah pusat lumbung pangan kenapa dorongan untuk fasilitas pupuk bersubsidi masih berat," ungkap Yudy.
Pengalaman 2023 ternyata senasional tidak ada realokasi tahun 2024 sudah disampaikan oleh pak Kadis alokasi seperti ini sudah konsul ke provinsi maupun ke pusat terkait alokasi pupuk bersubsidi.
Editor : Meita Nila Sari