Nganjuk.iNews.id – Jalan desa yang seharusnya membuka akses, justru membuka dugaan praktik lama yang belum juga punah: penggelembungan harga. Proyek pembangunan paving senilai Rp112 juta di Dusun Rejoagung, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, kini jadi bahan gunjingan warga.
Dari luar, jalan sepanjang 193 meter dengan lebar 2,5 meter itu terlihat hampir rampung. Namun dari dalam, aroma tak sedap mencuat dari tumpukan paving dan rincian anggaran yang diduga mengandung markup harga material. Beberapa mata jeli menilai, harga bahan bangunan tidak sesuai standar pasar—sebuah modus lama dalam proyek-proyek desa.
Sekretaris (Carik) Desa Banjarsari, Abdul Rohim, tak menampik adanya hambatan. “Tadi malam kehabisan material dan sudah minta drop. Akan tiba kalau tidak hari ini ya lusa,” ujarnya santai saat ditemui di kantor desa, Senin (5/5).
Ia menambahkan bahwa pekerja lokal sering absen karena kegiatan sosial desa. Proyek pun berjalan lambat—bukan karena hujan, tapi karena perencanaan yang kabur dan kendali yang lemah.
Namun yang membuat publik mengernyit bukan hanya soal keterlambatan. Dalam catatan informal, pengelolaan anggaran proyek disebut-sebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara optimal, membuat kontrol internal lemah dan ruang abu-abu lebar terbuka.
“Ya itu bagian dari evaluasi kita kemarin,” dalih Abdul tanpa menjelaskan detail. Evaluasi macam apa yang dimaksud, publik hanya bisa menebak-nebak.
Meski belum ada pengakuan resmi tentang nilai kejanggalan atau potensi kerugian negara, proyek ini kembali menyulut pertanyaan lama: seberapa kuat transparansi bisa bertahan di tengah godaan proyek desa?.
Editor : Agus suprianto
Artikel Terkait
